Home        Berita        Sumsel Maju

Gubernur menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah kali ini menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan pada tahun 2021.

 

"Beberapa lalu sudah kita jelaskan tentang output program maupun kegiatan, telah dijelaskan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur TA 2021 dan telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD," kata Herman Deru.

 

Dia menuturkan, Pada tahun 2021, Pemerintah Prov. Sumsel telah berupaya memaksimalkan kerja demi meningkatkan pembangunan di Sumsel sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Begitu pula dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah.

 

"Upaya peningkatan dari berbagai skala prioritas pada tahun 2021 telah dilakukan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Provinsi, dan upaya untuk meningkatkan PAD terutama dari hasil mengelola kekayaan daerah," tuturnya.

 

Selain itu juga dia menyampaikan, bahwa efisiensi belanja APBD selalu dengan pemantauan sehingga nantinya APBD digunakan dengan seefisien mungkin.

 

"Efisiensi belanja selalu menjadi perhatian kami, sehingga APBD dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

 

Dia berharap, pada rapat selanjutnya fraksi-fraksi dapat menanggapi dan memberikan masukan serta melakukan  evaluasi bersama.

 

"Nanti pada rapat selanjutnya fraksi-fraksi akan memberikan tanggapan apa yang harus kita tingkatkan dan apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dikurangi," pungkasnya.

 

Untuk diketahui  bebrapa lalu Pemprov Sumsel telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah TA 2021 telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel yang hasilnya telah diserahkan kepada Gubernur dan DPRD pada rapat Paripurna Istimewa pada 25 April 2022 lalu dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Sementara itu sebelumnya, Ketua DPRD Prov. Sumsel Hj RA Anita Noeringhati  ketika membuka paripurna menegaskan Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan Pemerintah Daerah tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait pertanggungjawaban pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dewan Prov. Sumsel, Ramadhan S. Basyeban, Sekretaris Daerah Prov. Sumsel Ir. SA. Supriono dan Pejabat Forkopimda di Lingkungan Prov. Sumsel serta Para Anggota DPRD yang hadir.****